Perjalanan Sensor, dari Pita Film ke Pembubaran

Originally published on ruang.gramedia.com. Link: https://ruang.gramedia.com/read/1484797749-perjalanan-sensor-dari-pita-film-ke-pembubaran

Sensor dan film di Indonesia bagaikan selai dan roti: tidak terpisahkan. Sejak zaman kolonial Hindia Belanda, hingga menginjak masa Reformasi, sensor selalu serupa tapi tak sama: melindungi walau berbeda kepentingan.

Sensor bukan hanya digunakan untuk melindungi penonton dari kemungkinan rusaknya moral—efek dari film-film yang dianggap senonoh. Nyatanya, sensor juga sering difungsikan untuk melindungi kepentingan-kepentingan politis rezim berkuasa (Sen, 2009).

Pada masa kolonial, sensor berfungsi untuk melindungi citra para penjajah. Sebaliknya setelah merdeka, unsur politis yang ditentang justru adalah yang terkait kolonialisme dan imperialisme. Masuk masa Orde Baru, fokus sensor berbeda lagi.

Usai pemberantasan PKI, Orde Baru melarang film-film yang mengusung wacana komunisme. Judul film bahkan harus diganti jika dirasa memberikan kesan keberpihakan pada ideologi ini. Contohnya adalah Kiri Kanan OK (1989) karya Deddy Armand, yang diharuskan berubah menjadi Kanan Kiri OK. Perkaranya sepele, kata “kiri”, yang identik dengan komunis, berbahaya bila ditaruh di depan.

Pada masa ini, citra aparat pemerintah juga begitu dilindungi. Ambil contoh Si Mamad (1973) karya Sjuman Djaya. Film tersebut semula berjudul Matinya Seorang Pegawai Negeri. Namun judul film berkali-kali harus berubah, lantaran Badan Sensor Film (BSF) kala itu takut judul asli Si Mamad memberi gambaran keliru tentang pegawai negeri.

Awal Era Reformasi

Beranjak ke masa Reformasi, kebijakan sensor film tetap diberlakukan, bahkan terhadap film yang mengangkat kisah kelahiran Reformasi itu sendiri. Film dokumenter The Army Forced Them To Be Violent: Student Movement in Indonesia (1999) yang mendokumentasikan peristiwa demonstrasi besar-besaran mahasiswa pada 1998, disensor secara sepihak oleh Lembaga Sensor Film (LSF).

LSF menggunting satu-satunya copy film tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pembuatnya, Tino Saroengallo. Adegan-adegan yang digunting adalah adegan ketika polisi dan tentara menendang tubuh demonstran. Judul pada copy film pun tinggal tersisa sub-judulnya saja: “Student Movement in Indonesia”.

Bukan hanya aparat saja yang “dilindungi” oleh kinerja sensor. Tokoh-tokoh yang memiliki reputasi baik pun diperlakukan demikian. Pada 2005 misalnya, adegan berciuman pada film Gie (2005) juga disensor karena dianggap tidak merepresentasikan karakter Soe Hok Gie. Pihak LSF merasa perlu untuk menjaga “kemurnian sejarah”, dengan tidak menampilkan adegan itu secara berlebihan. Sementara di sisi lain, pihak pembuat film, yang telah melakukan riset karakter Gie selama tiga tahun, menyatakan bahwa fakta yang mendasari adegan tersebut mereka dapatkan dari mantan kekasih Gie sendiri.

Dari berbagai peristiwa tersebut, tampak bahwa pada periode 1999 (The Army Forced Them To Be Violent: Student Movement in Indonesia) hingga 2005 (Gie), lembaga sensor tetap tidak banyak berubah. LSF masih terkesan melindungi citra penegak hukum dan tokoh yang dihormati—agar tetap suci tanpa celah, betapapun itu terasa tidak manusiawi. Untuk urusan diskursus politik dan sejarah, LSF juga tetap membungkam perspektif lain dari peristiwa politis seperti Kerusuhan Mei 1998.

Sekarang

Implementasi kebijakan sensor terasa agak berbeda pada periode 2011-2017. Ini terlihat dari beredarnya film-film seperti Sang Penari (2011), Siti (2014), Surat dari Praha (2015), dan Istirahatlah Kata-Kata (2016). Film-film tersebut mengangkat isu-isu sensitif yang jarang hadir di bioskop.

Sang Penari dan Surat dari Praha sama-sama berisikan kisah tentang orang yang dituduh sebagai komunis. Konsekuensi tuduhannya saja yang berbeda. Dalam Sang Penari, penduduk kampung Dukuh Paruk yang dituduh komunis ditahan dan dibunuh. Sementara dalam film Surat dari Praha, tokoh Jaya tidak bisa pulang ke Indonesia.

Bila Sang Penari dan Surat dari Praha menyiratkan dosa Orde Baru pada awal berdirinya, maka Istirahatlah Kata-Kata adalah kisah seputar Orde Baru menjelang keruntuhannya. Istirahatlah Kata-Kata berkisah tentang larinya Wiji Thukul ke Pontianak untuk menghindari militer. Alasannya: Wiji Thukul melawan pemerintah, dan dianggap subversif.

Lolosnya ketiga film tersebut menyiratkan pengakuan pemerintah akan dosa Orde Baru. Bahwa pembantaian dan pengasingan terhadap warga yang dituduh komunis, serta penghilangan aktivis Reformasi, memang pernah terjadi di negeri ini.

Selain itu, yang menarik juga adalah Siti yang kisahnya berisikan tokoh polisi. Lolosnya Siti dari sensor seakan menunjukkan kesan bahwa sisi negatif aparat pemerintah sudah bisa dihadirkan dalam film. Pasalnya, dalam Siti terdapat adegan polisi sedang karaoke dan mabuk-mabukan. Tak hanya itu, tokoh Siti, yang sudah bersuami, juga menjalin hubungan dengan tokoh polisi tersebut.

Sensor di Atas Kertas, Sensor di Luar Bioskop

Merujuk pada film-film pada 2011-2017, tampak ada pergeseran yang menarik untuk dicermati. Dugaannya, dinamika ini terjadi setelah diterbitkannya undang-undang baru yang mengatur mengenai perfilman. Pada tahun 2009, UU Perfilman No. 8 Tahun 1992 dicabut dan diganti dengan UU Perfilman No. 33 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah yang mengatur sensor film juga berganti: dari PP No. 7 Tahun 1994, menjadi PP No. 18 Tahun 2014.

Dalam peraturan yang baru, LSF terasa relatif lebih adil dalam menyikapi film-film yang beragam. Misalnya saja kebijakan penggolongan usia penonton yang terdiri dari: semua umur, usia 13 tahun ke atas, usia 17 tahun ke atas, dan usia 21 tahun ke atas. Hal ini tentu mampu membuka lebih banyak kemungkinan konten, ketimbang penggolongan usia sebelumnya, yang hanya terdiri dari: semua umur, remaja, dan dewasa.

LSF juga menjadi lebih transparan dengan menyantumkan secara singkat prosedur penyensoran film. Dalam hal ini, peraturan baru tidak memberikan wewenang kepada LSF untuk memotong atau menghapus adegan tertentu pada film. LSF hanya memberikan catatan, sebagai acuan kepada pembuat film untuk memenuhi kriteria lulus sensor yang LSF rujuk. Pada praktiknya, pemilik film yang kemudian berhak memotong dan menyesuaikan sendiri adegan-adegan dalam film.

Sekilas, tentu terasa ada sejumlah perkembangan terkait sensor film di negeri ini. Walaupun begitu, peraturan mengenai sensor film itu sendiri masih mempunyai celah.

Pada peraturan pemerintah yang baru, aturan mengenai kriteria adegan film yang perlu disensor tetap tidak mempunyai ukuran yang pasti. Setiap poin kriteria tidak mempunyai deskripsi dan penjelasan yang mendetail. Misalnya saja, kriteria pelarangan konten “yang dapat merusak kerukunan hidup beragama”. Kata-kata tersebut terasa begitu rancu. Sebab setiap orang tentu mempunyai pemaknaan yang berbeda-beda akan kriteria ini.

Memang, LSF bisa memaksimalkan fungsi dialog untuk kriteria-kriteria rancunya. Dari situ, mereka bisa menyamakan perspektif dengan pembuat film. Akan tetapi, harus dipahami juga bahwa kebijakan sensor tidak hanya berurusan dengan pembuat film, tapi juga penonton. Kita tentu tidak mau menghadapi kembali polemik yang terjadi pada film  ?” (2011) dan Cinta tapi Beda (2013). Kala itu, film tidak hanya menghadapi sensor dari pihak LSF; tapi juga berhadapan dengan kelompok masyarakat. Seakan, saking rancunya kriteria LSF, pembuat film juga harus berdialog dengan masyarakatnya langsung.

Kasus “?” dan Cinta tapi Beda amat mungkin menjadi suatu preseden untuk penolakan-penolakan berikutnya. Lebih dari itu, bila penolakan terhadap film yang telah lulus sensor semakin banyak, bisa pula muncul kesimpulan bahwa diperlukan suatu kinerja sensor yang lebih ketat. Padahal, bisa jadi masalahnya bukanlah itu. Bisa jadi, kelompok masyarakat tersebut hanya tengah menikmati perannya sebagai “LSF-LSF kecil”.

Bertahun-tahun mereka melihat negeri ini mengatur film apa yang “boleh” hadir di ruang khalayak. Caranya tidak terlampau sulit; cukup menggunakan berbagai kriteria rancu yang subjektif. Kini, mengingat zaman telah mengakomodir ruang untuk bersuara, tentu mereka juga berhak menyuarakan wacana pemberangusan terhadap karya yang mereka anggap tidak sesuai dengan kepentingannya.

Hal ini menjadi kenyataan dalam beberapa tahun terakhir, ketika pembubaran pemutaran film marak terjadi. Salah satu yang kerap menjadi sasaran adalah film-film yang dianggap sebagai propaganda kebangkitan PKI.

Tidak jelas apa maksud dari “film yang membangkitkan PKI”. Bahkan mungkin itu tidak penting, sebab mereka yang menolak pun kerap kali belum menonton filmnya. Mereka hanya percaya bahwa pemutaran film-film seperti The Act of Killing (2012), Senyap (2014), dan Pulau Buru Tanah Air Beta (2016) harus dibubarkan.

Akhir kata, sensor memang terlihat tidak lagi berupaya menutupi kesalahan Orde Baru. Namun pembelajaran yang ditimbulkan masih begitu melekat pada masyarakat umum. Dan itu sebetulnya sama saja buruknya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap film, pembuat film, maupun penyelenggara pemutaran perlu untuk ditingkatkan. Lebih baik lagi, bila kedepannya ada revisi undang-undang, dengan implementasi yang bebas dari tekanan dari pihak mana pun.

 

Daftar Referensi

Sen, Krishna. 2009. Kuasa Dalam Sinema: Negara, Masyarakat, dan Sinema Orde Baru. Yogyakarta: Ombak.
Nugroho, Garin. 2015. Krisis dan Paradoks Film Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Khoo, Gaik Cheng. dkk. 2011. Mau Dibawa Kemana Sinema Kita: Beberapa Wacana Seputar Film Indonesia. Jakarta: Salemba Humanika.
Sasono, Eric., dkk. 2011. Menjegal Film Indonesia: Pemetaan Ekonomi Politik Film. Jakarta: Rumah Film dan Yayasan TIFA.
Fahriansyah, Reza. (2014, Desember). Keramaian Senyap. Cinema Poetica. Diakses pada 17 Oktober 2016 darihttp://cinemapoetica.com/keramaian-senyap/.
Petualang-Petualang. Katalog Film Indonesia. Diakses pada 17 Oktober 2016 dari http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-p019-78-961663_petualang-petualang#.WH4eWxt97IU
Notulensi Sidang MK 6 Februari 2008, Perkara Nomor 29/PUU-V/2007.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1992
Undang-Undang No. 33 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014

mm

Author: Permata Adinda

Dinda, berkuliah di ITB jurusan teknik kimia. Menggemari film sejak kecil, namun baru berusaha memahami film sejak masuk ke Kineklub LFM ITB. Sampai saat ini juga aktif di komunitas Bahasinema demi menghidupkan pemutaran film-film Indonesia di Bandung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *