Diskusi Film Pulau Buru : Tanah Air Beta

Pulau Buru : Tanah Air Beta merupakan film dokumenter karya Rahung Nasution. Pada dasarnya, film ini mengisahkan tentang upaya seorang anak (Ken Setiawan) untuk mengetahui sejarah bapaknya (Hersri Setiawan) saat menjadi tahanan politik di Pulau Buru. Banyak cerita dari Hersri Setiawan yang mengungkapkan  tentang bagaimana situasi saat penahanan dan kerja paksa di Pulau Buru saat itu. Cerita beliau mengungkap tabir sejarah yang selama ini berusaha ditutupi pada zaman jaman Orde Baru. Sayangnya, karena cerita dalam film ini menyangkut isu yang cukup sensitif di Indonesia, film ini mengundang kontroversi di masyarakat.

Bicara soal kontroversi, maka film yang satu ini dapat dibilang sebagai salah satu film yang kontroversial. Bagaimana tidak, ketika film ini akan diputar, selalu muncul penolakan dari sejumlah ormas. Tentu masih segar dalam ingatan kita tentang pembubaran paksa saat pemutaran di Goethe Institute Jakarta dan Festival Film Purbalingga. Beruntungnya, LFM ITB berhasil memutar film ini pada tanggal 9 Agustus 2016, dan kabar baiknya, keadaan di kampus aman terkendali tanpa ada gangguan dari pihak lain. Dalam Pemutaran ini, LFM mengundang beberapa organisasi kemahasiswaan di ITB, diantaranya PSIK, Kemenkoan Sospol Kabinet KM-ITB, Tiben, Majalah Ganesha, dan Sinemastar SR. Setelah menonton filmnya, kami mengadakan sesi diskusi.

Ofek (Majalah Ganesha):

Telah terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh negara tapi sayangnya negara tidak mau mengakui kesalahannya, sehingga ada pihak-pihak yang dijadikan korban, contohnya LEKRA. LEKRA adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat yang dibentuk oleh teman PKI. LEKRA memang menghasilkan seni yang berbau revolusioner, tapi mereka bukan bagian dari PKI. LEKRA dituduh bersalah karena dianggap berhubungan dan sama seperti PKI. Anggota-anggota LEKRA dijadikan sebagai tahanan politik. Akibatnya, banyak sastrawan hebat yang ikut disiksa dan akhirnya dilupakan.

Ikhsan (LFM):

Keberanian sineas untuk membuat film semacam ini mulai tumbuh setelah Jokowi menjadi presiden. Salah satu alasannya adalah karena Jokowi menjanjikan rekonsiliasi HAM. Meskipun ada yg merasa film dokumenter adalah media yang rancu, menurut saya film dokumenter merupakan suatu media paling jujur karena rekamanya tanpa rekaan. Film dokumenter bisa menganbil sisi histori atau politik. Hal ini memberikan pandangan bahwa sineas gak harus seimbang karena film dokumenter bisa jadi media propaganda. Seringnya dilakukan untuk ngangkat suatu isu. Saat saya menonton ini, saya jadi lihat satu sisi yaitu medium yg tidak terceritakan dan yang saya tunggu adalah keberanian dari sineas lainnya untuk ngakat isu mirip seperti ini.

Dari film-film dokumenter terkahir yang saya tonton, bisa dibilang film ini yang paling ringan karena konfliknya ringan dan simple. Bisa dikatakan tidak sampai sebulan prosesnya. Cerita Esri dan kawan-kawannya membuat film ini lebih menunjukkan unsur humanis daripada unsur politis, yang membuat film dokumenter ini mempunyai nilai lebih. Pembawaan ceritanya soft dan puitis. Film ini secara visual menyenangkan, pilihan warna dan shot, pengambilan yang nyaman dilihat.

Dani Rahman (Seni Rupa):

Saya lihat pembubaran festival pas di purbalingga. Dari film-film yang berusaha menampilkan sejarah yang pernah dilalui oleh Indonesia, sering terjadi penolakan karena cara penyampaian yang menghasilkan kesan mengerikan. Kalau mau menuangkan sesuatu seperti ini, bisa disajikan secara lebih aman dan baik sehingga dapat diterima. Seperti di Amerika yang merupakan negara bebas dan banyak karya-karya kontroversi tapi tetap aman-aman saja.

Farraz (Moderator) : film ini hanya diketahui oleh segelintir orang padahal penting dan bagus untuk digali atau disebar ke rakyat. Film-film seperti ini perlu disajikan lebih baik dan “pop” seperti film-film jaman sekarang agar dapat diterima rakyat dan pihak-pihak tertentu.

Albertus Wida (LFM):

Mengenai penyajian film-film  yang lebih “pop”, sebenarnya film seperti itu diangap melanggar karena ada peraturan di LSF yang menyebutkan bahwa sineas tidak boleh membuat film yg dapat mem provokasi masyarakat. Namun, mengenai film sejarah seperti ini yang pembawaannya lebih “pop”, nanti Desember akan ada film sejarah masuk bioskop judulnya Istirahatlah Kata-Kata. Tahun ini, sineas-sineas sudah tidak setakut itu lagi. Seperti yang tadi Ikhsan bilang, gambar-gambarnya asik dilihat, tidak sekeras Jagal dan senyap.

Adit (Kabinet KM ITB):

Ada pola yang tak dapat diprediksi dalam hal ini. Ada waktu dimana pembahasan isu seperti ini aman, dan ada waktu dimana pembahasan isu ini tidak aman. Sebernarnya semua tergantung pada masyarakat yang respon terhadap hal ini. Ada pemikiran yang mengatakan bahwa kadang-kadang pemerintah menggunakan LSM sebagai tangan agar dapat ansung terhubung dengan rakyat. Ini sudah menjadi tugas bagi generasi muda untuk mempertahakan sejarah. Bahkan saya yakin, suara pemerintah pun akan terbagi menjadi dua, yaitu yang mendukung (keluarga korban, dll) dan yang tidak (tentara ,dll). Hal ini menyebabkan banyaknya isu dalam masalah ini. Pemutaran film seperti ini tidak perlu takut supaya sejarah ini ga tenggelam tapi harap hati-hati. Menurut saya, jika ingin mengakui persitiwa ini, baiknya 20-30 tahun lagi saat semua orang yang sudah dicuci otak jaman dulu itu habis.

Suluh (PSIK):

Saya setuju dengan Kak Adit. Pemerintah itu mungkin merasa dilema untuk minta maaf karena walaupun pemerintah yang pegang kekuasaan tapi pemerintah tetap membutuhkan TNI. Banyak TNI yang telah dicuci otak bahwa PKI itu jahat. Jadi pemerintah tidak segampang itu minta maaf karena memungkinkan terjadi masalah dengan TNI.

Untuk masalah menunggu 20-30 tahun ke depan, saya kurang yakin karena saya mendengar bahwa tes masuk akademi militer itu ada pertanyaan , “apakah anak dari anggota PKI boleh jdi TNI?”. Ada yang menjawab ya dan setelah wawancara lama, orang itu tidak lulus. Sementara ada yang menjawab tidak dan wawancara sebentar dan orang itu lulus. Jadi menurut saya, hal ini cukup sulit karena dari kubu TNI sudah mulai mem”brainwash” para calon anggotanya.

Farraz (Moderator) : jadi walaupun orang-orang jaman dulu sudah “habis”, doktrin masih dapat terus berlansung dan diteruskan.

Marco (Teknik Sipil):

Bandingkan penanganan kasus ini dengan Bangsa Jerman yang secara terbuka ngakuin kesalahan. Ini sumber dari 9gag sih gak tau bener apa enggak. Ada orang Jerman menulis di buku sejarahnya sendiri soal kesalahan mereka dan diakui agar bisa berkembang jadi lebih baik. Perbuatan itu butuh intelektualitas yg tinggi dari sebuah bangsa, yang bangsa kita gak punya. Intelektual bisa jadi pedang bermata dua. Contohnya ada orang yang suka kalo minoritas  diterima ada juga yang engga. Di Amerika pun yang tingkat intelektual bangsanya sudah tinggi masih ada persoalan kaya gitu. Tingkat pendidikan tinggi bisa jadi solusi dan kita yg ada di kampus ini harusnya bisa lebih berkembang.

Farraz (Moderator): tugas kita sebagai mahasiswa untuk membantu meningkatkan hal itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa  kekerasan budaya pada tragedi 65 dan bagaimana  pemerintah orde baru melegitimasi kekerasan fisik yg dilakukan pemerintah  pada orang-orang PKI yang tersangka di dalam yang membuat propaganda yg mengibliskan satu pihak aja. Sebenernya kita tidak akan semudah itu terpengaruh kalo kita punya intelektualitas yang tinggi.

Malik (Desain Produk):

Kenapa masalah ini menjadi masalah yg susah diselesaikan karena menurut saya, Indonesia sendiri terlalu banyak kultur jadi gak semudah itu untuk satu frame. Contoh studi kasus, saya orang Padang dan di seberangnya ada Pulau Mentawai. Disana ada suku dan budaya dimana makin banyak tato makin tinggi kastanya. Disana teknologi jadi makin pesat masuknya, jadi kultur yg kita punya udah berubah karena ada campur tangan modernisme. Pembudayaan Indonesia itu yg berteknoknologi tinggi atau berbudidaya luhur dan menghormaginya. Masyarakat  Mentawai gakmau ditato jadul karena lebih sakit sehingga budayanya jadi makin hilang. Jadi, mungkin di pemerintah ada yg pro soal masalah ini, tapi sudah keburu masuk zona nyaman.

Farraz (Moderator) : kita itu masih bingung mau dibawa kemana isu ini , antara mau isu ini dibawa terus atau didiemin aja asal aman. Indonesia punya diversitas yg banyak sehingga sulit menyatukannya.

Iksan (LFM):

Hal mengenai perbandingan antara Indonesia dan Jerman itu tidak valid karena Jerman kalah sementara Indonesia (Pak Harto) menang. Yang mirip dengan Indonesia adalah negara-negara Uni Sovyet. Saat negara-negara mereka runtuh, masih ada memori dan masa lalu yang ingin dibangkitkan. Sekarang walaupun telah berlalu lama, masih ada pikiran bahwa PKI jahat. Walaupun dikit demi sedikit lebih terbuka tapi masih banyak pikiran yang kolot. Hal ini merupakan pengaruh dari sosial masyarakat dan tingkat pendidikan. Masyarakat yang lebih tinggi pendidikannya lebih bisa dibahas isunya daripada dengan yang tingkat pendidikannya rendah.

Farraz (Moderator) : banyak medium untuk menyampaikan isu seperti ini, intinya adalah bahwa tingkat pendidikan rakyat sangat berpengaruh.

Damar (LFM): Penting ga peristiwa ini untuk masuk kedalah buku-buku sejarah untuk diajarkan di sekolah?

Adit : Penting, karena sekolah itu wilayah propaganda yang efektif. Kebenaran sejarah harusnya masuk buku sejarah untuk membuktikan pemerintah sudah ga gengsi walaupun ada dilema di pemerintah.
Toyib: Pentingnya dimasukan di buku sejarah tergantung adanya kesadaran rakyat untuk mengingat.

Ilham : Saat di film, ada teks “kejadian ini tidak dimasukan di buku sekolah”. Pernyataan ini menujukan bahwa si pembuat film secara implisit menginginkan hal ini untuk dimasukan dalam buku sejarah.

Adit : jelas hal ini terjadi di Indonesia karena tingkat pendidikan yg timpang. Hal ini menjadi PR kita untuk membungkus peristiwa-peristiwa seperti dalam media yg aman.

 

Pengalaman menonton Pulau Buru : Tanah Air Beta merupakan pengalaman menarik bagi saya maupun kru-kru LFM lainnya. Biasanya, saat LFM melangsungkan pemutaran, yang didiskusikan setelahnya adalah teknis dan esensi dari sebuah film. Namun kali ini, pembahasan lebih banyak ke arah isu yang beredar di masyarakat. Tentunya hal ini menjadi pengetahuan tambahan bagi para kru LFM maupun seluruh orang yang hadir pada sesi diskusi. Setelah menonton film ini, ternyata saya sadari bahwa masih banyak sejarah yang belum di”munculkan” di negeri ini. Semoga kedepannya, semua sejarah (yang baik ataupun buruk) dapat segera terekspoks agar masyarakat Indonesia dapat belajar dari kesalahan para pendahulunya di masa lalu.

 

Notulensi oleh Kevin Unsulangi

 

 

 

Pulau Buru Tanah Air Beta | 2016 | Durasi: 48 menit | Sutradara: Rahung Nasution | Negara: Indonesia

 

 

 

 

 

 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *